Usulan Perbaikan Pelelangan WKP Panas Bumi

1. Risiko

Pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur di bidang ketenagalistrikan panas bumi, seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun karena kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas, maka perlu dilibatkan pihak swasta dalam konsep Public Private Partnership (PPP), yang dituangkan dalam Perpres No. 67 tahun 2005 jo. Perpres No. 13 tahun 2010. Berdasarkan spirit di atas, sudah selayaknya resiko pengembangan infrastruktur dengan skema PPP tersebut ditanggung bersama antara pihak pemerintah dan swasta.

Risk sharing dalam pengembangan infrastruktur sebenarnya sudah diterapkan di sektor jalan tol. Pada lelang investasi di jalan tol, biaya kajian awal sampai Feasibility Study (FS) ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan kelayakan financial dan ekonomi hasil FS tersebut, skema pengembangan suatu ruas jalan toll dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

  • Proyek layak secara ekonomi dan financial (IRR > 16%) : Lelang biasa, pemenang adalah yang menawarkan tarif Rp/km terendah;
  • Proyek layak secara ekonomi tapi kurang layak secara financial (IRR 12%-16%): Lelang subsidi, pemenang adalah yang menawarkan tarif Rp/km dan besar subsidi pemerintah terendah;
  • Proyek tidak layak secara ekonomi dan financial (IRR < 12%): Tidak dilelangkan.

Pada lelang WKP panas bumi, Pemerintah hanya menyediakan data awal berupa survey pendahuluan yang terbatas. Hal ini sebenarnya membebankan risiko pengembangan kepada pengembang (swasta) saja. Oleh karena itu, usulan terhadap pengembangan panas bumi adalah sebagai berikut:

  1. Opsi I: Pemerintah melaksanakan proses lelang setelah menyelesaikan FS, pemenang lelang harus mengganti biaya FS tersebut termasuk biaya eksplorasinya. Apabila dana pemerintah tidak mencukupi, maka bisa dilakukan opsi berikut.
  2. Opsi II: Pemerintah melaksanakan proses lelang setelah menyelesaikan G&G survey dimana termasuk didalamnya survey geology, geochemistry, geophysics MT dan TDEM, sehingga pengembang sudah bisa mempertimbangkan resiko-nya dengan lebih baik. Pemenang lelang harus mengganti biaya survey tersebut.
  3. Opsi III: Pemerintah menenderkan pelaksanaan FS WKP panas bumi terlebih dahulu. Setelah pemenang menyelesaikan FS, pemerintah menenderkan WKP dengan mekanisme right to match.

2. Tarif

Besarnya risiko pengembangan panas bumi ini tidak diimbangi dengan penetapan tarif listrik yang layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, tarif listrik panas bumi adalah 80-85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN. Yang menarik adalah tidak ada logical explanation mengenai faktor 80% dan 85% tersebut.

Ironisnya lagi BPP dihitung berdasarkan historical cost pembangkit-pembangkit listrik eksisting yang sudah lama (mungkin sudah tidak memperhitungkan biaya depresiasi. Seharusnya penentuan tarif listrik panas bumi dibandingkan dengan BPP pembangkit baru. Lebih fair lagi apabila tarif listrik panas bumi disamakan dengan BPP. Sebab harga ini menyangkut waktu 30 tahun ke depan. Ketika harga listrik pembangkit berbahan bakar fosil semakin menanjak akibat naiknya bahan bakar fosil yang semakin langka, harga listrik panas bumi relatif tetap karena hanya memperhitungkan eskalasi biaya berdasarkan indikator ekonomi makro.

Persoalan berikutnya adalah penetapan pembayaran harga listrik dengan mata uang rupiah. Dengan mayoritas investasi dalam dollar, pengembang harus memperhitungkan hedging. Ini bisa mengurangi tingkat pengembalian proyek panas bumi. Apalagi eskalasi tarif yang di-submit oleh investor ketika lelang masih harus dinegosiasikan lagi dengan PLN.

Dari hasil beberapa lelang WKP panas bumi, harga listrik equilibrium tercapai di angka 7 cent/kWh. Angka ini masih cukup jauh dengan target keekonomian tariff listrik panas bumi sebesar 9 cent/kWh.

3. Mekanisme Pelelangan

Pada lelang panas bumi, peserta harus betul-betul fight, mengingat ini adalah lelang terbuka dengan sistem total project, yakni pengembangan lapangan panas bumi dari hulu (up stream) sampai hilir (down stream) dengan penilaian harga listrik terendah.

Aturan main lelang panas bumi berdasarkan PP 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi perlu di-review, sebab masih memiliki beberapa kelemahan. Panitia lelang tidak dimungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap harga listrik yang ditawarkan oleh peserta lelang. Apabila peserta lelang telah lolos tahap I  berupa evaluasi program kerja dan kemampuan pendanaan, maka di tahap ke-2, panitia hanya bisa menetapkan pemenang berdasarkan harga terendah. Tak peduli apakah dengan harga itu proyek pengembangan WKP bisa berjalan. Seolah-olah memungkinkan adanya discontinuity antara tahap I dan tahap II. Apabila banting-bantingan harga terjadi, maka bisa saja pemenang lelang  hanya bertujuan asal menang untuk kemudian dijual kepada pihak ke-tiga. Atau pemenang tidak mampu melakukan pengembangan WKP akibat tidak menariknya feasibilitas financial proyek bagi perbankan/investor. Jika hal ini terjadi maka ada waktu penundaan pengembangan yang harus dibayar oleh pemerintah. Apabila hal ini terjadi, maka sumber daya panas bumi bisa mengalami idle lagi selama 2 tahun-an.

4. Jaminan Pelaksanaan

Untuk meminimalisasi risiko proyek mangkrak setelah WKP diserahkan kepada pemenang lelang, perlu dibuat aturan mengenai jaminan pelaksanaan sebagai mekanisme kontrol keseriusan pengembang.

Pemerintah sempat mewacanakan adanya jaminan pelaksanaan eksplorasi sebesar USD 10 juta secara tunai. Namun wacana tersebut masih memiliki tiga point kelemahan: 1) Belum memiliki dasar hukum; 2) Dasar perhitungan jaminan tersebut hanya berupa asumsi semata; 3) Sampai saat ini belum ada aturan mekanisme pengelolaan dana jaminan sama sekali.

Aturan jaminan pelaksanaan ini mestinya mengakomodir karakteristik bisnis panas bumi. Mungkin besaran USD 10 juta dianalogikan seperti pada jaminan eksplorasi migas. Namun analogi ini kurang tepat. Bisnis panas bumi sangat berbeda dengan bisnis oil & gas. Memang dua-duanya sama-sama tersimpan di dalam bumi, tapi karakteristik bisnisnya sangat berbeda: Panas bumi bukan komoditas yang transferable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: