Kanci-Pejagan dan Pekerjaan Rumah di Bidang Pembangunan Jalan Tol

Selasa, 26 Januari kemarin, saya turut mewakili perusahaan saya untuk menghadiri peresmian Jalan Tol Kanci – Pejagan. Saya ucapkan selamat kepada team Bakrie Toll Road. Dengan diresmikannya jalan tol sepanjang 35 km ini, maka program pembangunan jalan tol sepanjang 1.700 km yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2004 baru terealisasi 50-an km (Makassar Seksi IV, BRR Seksi I dan Kanci-Pejagan). Berarti progress realisasi program ini baru sekitar 3%!

Kalau mau dirunut, penyebab utama minimnya progress pembangunan jalan tol di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan. Peraturan pembebasan lahan eksisting di Indonesia memungkinkan adanya uncalculated risk bagi investor sebab  tidak adanya kepastian waktu dan nilai besaran pembebasan lahan. Ini membuat investor kabur.

Memang Pemerintah telah menyediakan dana talangan BLU pembebasan lahan dan land capping. Tapi itu belum cukup. Dengan sistem pengadaan tanah secara musyawarah bebas seperti sekarang, tetap saja nilai pengadaan tanah bisa membengkak. Dan sebagian besar akan ditanggung investor.

Saya jadi berfikir, euphoria reformasi (demokrasi) di Indonesia kadang salah kaprah. Sebagian masyarakat menjadikan reformasi (demokrasi) sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pembebasan lahan. Padahal lahan yang sudah diperuntukan untuk fasilitas umum seperti jalan tol, pembebasannya sudah seharusnya tegas. Memang disediakan ruang negosiasi, tapi pembebasan lahan harus tetap jalan (saya coba namakan: Musyawarah Terpimpin). Kalau sekarang ini wibawa pemerintah dalam pembebasan terlihat kurang. Padahal menurut saya, yang namanya Pemerintah memang dipilih untuk “memerintah”.

Idealnya memang pengadaan lahan untuk jalan tol ditanggung oleh pemerintah , seperti dalam kasus proyek geothermal, biaya eksplorasi seharusnya ditanggung oleh Pemerintah. Jadi investor fokus pada konstruksi (EPC). Atau kalau perlu untuk proyek-proyek infrastruktur yang marginal secara financial, Pemerintah memberi subsidi konstruksi. Sayang skema ini masih belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah karena adanya keterbatasan dana.

Tapi saya pikir kendala pendanaan dari Pemerintah ini bisa diatasi apabila Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari municipal bond. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembebasan lahan jalan tol yang nantinya bisa menjadi penyertaan Pemerintah Daerah pada BUMD. Skema pengusahaan jalan tol antara Pemerintah Pusat (PU –BPJT)– Pemerintah Daerah – Badan Usaha (Swasta dan BUMD)  serta perangkat operasionalisasi municipal bond ini sudah selayaknya untuk segera di bahas dan direalisasikan. Kita semua harus menaruh concern pada masalah ini…

Kredit foto: http://www.beritacerbon.com/berita/2010-01/tol-kanci-pejagan-mulai-diserbu-pengendara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: