BBM dan FPI

Head line surat kabar yang selama ini berkutat tentang kritikan terhadap kebijakan pemerintah menaikan BBM segera berubah dengan adanya kasus Front Pembela Islam (FPI) VS Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas. Kasus Monas betul-betul mujarab mengalihkan issue kenaikan BBM. Apakah ini by accident atau well designed? Saya tidak paham, namun jika ini memang by accident, maka menjadi blessing in disguise bagi SBY dan ia layak berterima kasih kepada FPI.

Namun demikian, kasus Monas tidak boleh dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengalihkan perhatian utama. Dampak kenaikan BBM tetap harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Masih banyak PR yang harus diselesaikan: semrawutnya penyelenggaraan Bantuan Tunai Langsung (BLT), melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya jumlah penangguran dan warga miskin.

Solusi Kasus FPI

Banyak pihak-pihak yang mengail di air keruh  insiden Monas. Apalagi situasi sosial dan politik dalam negeri semakin menghangat pasca kenaikan harga BBM dan menjelang Pemilu 2009. Oleh karena itu Pemerintah segera menyelesaikan kasus itu dengan seadil-adilnya. Lantas apakah membubarkan FPI adalah solusinya?

Membubarkan FPI jelas bukan solusi canggih. Sebab sangat mungkin, setelah FPI bubar akan tumbuh FPI-FPI lainnya. Pihak berwajib cukup dengan menghukum beberapa oknum yang terlibat dalam tindak kekerasan tersebut. Terus terang saja, dengan sikap pemerintah yang cenderung lembam, keberadaan FPI cukup bisa memberikan trigger dan balancing dalam usaha “amar ma’ruf nahy munkar.” Mungkin saja penyelesaian kasus Ahmadiyah akan terus berlarut-larut tanpa ada ulah FPI. Namun tetap saja kegiatan FPI yang berdalih atas nama agama tidak lantas membuatnya kebal hukum. Islam tidak mengajarkan anarkisme. Islam justru mengajarkan prinsip rahmat bagi seluruh semesta.

Untuk membangun suasana ukhuwah yang kondusif, dalam waktu dekat FPI  harus mengeluarkan komitmen untuk tidak akan mengulangi lagi tindakan anarkis, jika komitmen ini terbukti dilanggar, maka FPI harus legowo untuk membubarkan diri selama-lamanya.

Kasus Monas saya harap bisa menjadi pelajaran berharga bagi FPI untuk menata ulang organisasinya dan merancang strategi dakwah yang lebih anggun. FPI mesti mampu merumuskan solusi integral dalam setiap gebrakannya. Contohnya dalam kasus perusakan lokalisasi pelacuran. Jika hanya sekedar merusak lokalisasi, itu bukanlah solusi yang cerdas dan manjur. PSK-PSK akan mengalihkan tempat kegiatan usahanya. Hasilnya hanya migrasi dari 1 tempat ke tempat yang lain. Namun akan berbeda jika FPI mampu menyuguhkan solusi integral. Misalnya sebelum menggrebek lokalisasi, FPI  lebih dahulu memberikan pemahaman kepada PSK dan stakeholdernya, membekali keahlian untuk mampu berusaha halal, memberi bantuan kredit/modal, serta membimbing pengelolaan usaha tersebut. Dengan rangkaian solusi tersebut, saya lebih yakin masalah prostitusi bisa lebih cepat dicegah.  Nah, baru setelah dilakukan semua itu tetapi PSK dan stakeholdernya tetap melakukan kegiatan prostitusi, maka FPI bisa melakukan tindak perusakan (meski harus berurusan dengan hukum di Indonesia).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: